DARI PANIAI MENUJU DEIYAI

Blasius Pakage” Siapkan Jalan Menuju Kemandirian Deiyai”

oleh : Giyai F. Chess

Paniai, diresmikan menjadi kabupaten administratif oktober 1996, berdasarkan UU No.45 Tahun 1999. bersamaan dengan Provinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian irian Tengah, dan tiga kabupaten Kabupaten Paniai, kabupaten Mimika, Puncak Jaya dan Kotamadya Sorong. Terhitung sejak itu 1996-2009 masih berumur jagung.

Kabupaten Paniai sebelum dimekarkan memiliki 3 wilayah pembangunan, yakni wilayah pembangunan I meliputih sekitar danau Paniai, wilayah pembangunan II meliputih lima distrik di sekitar danau tigi yang kini menjadi kabupaten Deiyai. Wilayah pembangunan III meliputih 6 distrik wilayah Moni yang kini menjadi kabupaten Intan Jaya.

Katanya mantan asisten tata praja setda Paniai itu, derak gerak selama selama 14 tahun berjalan kabupaten paniai terkesan mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam merubah wajah kabupaten yang memiliki tingkat kesulitan medan yang tinggi. Dengan tingkat jangkauan pemerintahan itu pemda kabupaten Paniai berjuang. ‘wajar kalau banyak orang mengintrepretasikan bahwa Paniai mengalami kemunduran, tapi mesti dipahami bahwa pembangunan tidak bisa dilihat dalam satu-dua tahun,”paparnya.

Berbagai gejolak medan menjadi hambatan dan kesulitan dalam memajukan daerah itu. Jika ditinjau dari aspek perkembangan pemerintah kabupaten Paniai sudah ada sejak jaman Belanda ( afdeling) yang berpusat di Tigi dan Enarotali. Paling tidak masyarakat telah mengetahui pentingnya kehadiran pemerintah. Tentunya bagi masyarakat Paniai lama ( Intan Jaya dan Deiyai) mengenal bahwa kehadiran pemerintah akan memperpendek rentang kendali pemerintah.

wilayah Deiyai memiliki keunikan dan tipologi yang tidak sama dengan masyarakat wilayah lain. Masyarakat Tigi masih lugu menganut nilai-nilai adat dan agama. masyarakat itu sebelumnya memiliki filosofi budaya yang identik dengan ajaran agama. sehingga seluruh irama hidup mereka lebih pada tetua-tetua agama dan adat.

Mencermati pola hidup demikian, pemekaran akan mengoncangkan pandangan hidup itu dan akan bertolak belakang dengan pandangan hidup yang telah lama dianut. Masyarakat itu akan mengalami trasisi hidup jika para pemimpin dari semua KSPD itu mengadopsi pandangan hidup luar melalui program pembangunan untuk diterapkan dalam pelayanan masyarakat wilayah pemekaran itu.

Kehadiran misionaris sejak 1932 di Paniai Tigi menandakan bahwa manusia yang ada di sana dipagari dengan kebenaran, keadilan, kejujuran, dan kedamaian. Kedatangan pekabar injil ditanah Paniai hanya meng-iakan atas ajaran –ajaran ada disana. Berangkat dari pemahan dimaksud, maka Paniai dan dan dua wilayah pemekaran mesti dibangun dengan konsep atau pendekatan budaya dan agama.

Setelah menyimak perjalanan dan derap langkah perkembangan yang digalakkan selama ini pemerintah selalu di hadapkan pada kesulitan jangkau yang berbuntut pada penilaian yang buruk dialamatkan kepada pemerintah kabupaten. Sejak pemekaran (1996) banyak indikasi bahwa pemerintah tidak berhasil dalam membangun daerah ini. Namun mesti dipahami bahwa berbagai faktor pendukung yang kurang memadai.

Solusi yang ditempuh oleh pemerintah kabupaten untuk mengoptimalkan pembangunan adalah melalui pemekaran. Wilayah kabupaten Deiyai tidak mengalami tingkat kesulitan dalam memajukan dan melayani masyarakat yang ada di kabupaten Deiyai.

Siapkan Deiyai

Penjabat bupati Deiyai memiliki tiga tugas selama setahun akan berjalan. Sejak dilantik sebagai penjabat oleh negara melalui Mendagri memberikan kepercayaan guna menakodai Deiyai dengan tiga tugas utama yakni, membentuk kelembagaan birokrasi, mempersiapkan insfrastruktur, dan membentuk lembaga KPU. Rasanya tiga tugas ini tidak akan terselesaikan jika tidak didukung oleh semua komponen masyarakat yang ada di wilayah itu. “ saya mempersiapkan jalan menuju kemandirian Deiyai ke depan,”ujarnya seraya membayangkan kondisi wilayah Tigi.

Blasius yang juga mantan Kabiro pembinaan Moral dan spritual Provinsi Papua itu menandaskan, bahwasanya pembangunan di wilayah Deiyai mesti keterlibatan semua komponen, dalam meletakkan dasar-dasar pembangunan. Jika tidak ditopang oleh masyarakat maka pembangunan akan sia-sia, sebab pada perinsipnya masyarakat sebagai subyek yang diperintah oleh pemerintah sebagai fasilitator dengan konsekuensinya adalah memberikan ruang dalam pembangunan agar mereka berparsitipasi dalam membangun dan memajukan daerah bersama bergandengan tangan untuk menyambut kabupaten Denitif.

Secara pemerintahan ungkap Penjabat bupati Deiyai juga mantan kepala Distrik Bade itu kabupaten Deiyai, terdiri dari lima distrik, yakni distrik Tigi, distrik Tigi Timur, distrik Kapiraya, distrik Tigi Barat, distrik Bouwobado, katanya, lima distrik itu yang sulit dijangkau adalah distrik Kapiraya dan Bouwobado, sedangkan tiga distrik lainnya, Tigi barat, Tigi dan Tigi Timur mudah dalam mengakses pembangunan sebab berada pada posisi jalur transportasi yang tidak sulit, baik jalur udara dan juga jalur transportasi darat.

Membangun Atas Dasar Agama dan Budaya

masyarakat Wilayah Deiyai ( Tigi) menerima agama sejak tahun 1932, Pater Tillemans menginjakkan kaki saat itulah masyarakat telah menyatuhkan hidup mereka dengan pandangan dan ajaran. Sebab dilandasi oleh nilai-nilai luhur budaya sangat identik dengan firman Tuhan. Antara dua ajaran ini memiliki keterkaitan. Oleh sebab itu dalam filosofi hidup manusia Mee yang berdiam disekitar danau Tigi dan sepanjang kali Yawei itu menganut pandangan hidup yang tidak bisa lepas dari dua konsep hidup itu.

Ternyata nilai-nilai luhur agama dan budaya oleh penjabat Bupati Deiyai Drs. Blasius Pakage, dijadikan sebagai suatu landasan untuk mengacu pembangunan di wilayah Deiyai (Tigi). “Saya mengajak kita semua membangun Deiyai dengan berlandaskan nilai-nilai agama dan budaya,”pungkasnya dengan nada optimis.

Mencermati kondisi masyarakat Deiyai (Tigi) yang memiliki falsafa hidup demikian, maka pola hidup masyarakat pun ikut terbentuk dengan tradisi yang amat kuat sebab kondisi daerah yang dipagari oleh sejumlah lereng bukit dan gunung itu secara alamiah mengumpulkan manusia Mee yang berdiam itu Tigi dalam satu kesatuan yang utuh dan bulat sehingga kekerabatn hidup mereka sangat solit dalam mempertahankan eksistensinya sebagai manusia Mee.

untuk itulah Pakage mencanangkan program Pertanian, perikanan, peternakan, dan perindustrian serta pendidikan (P4) sebagai program pembangunan dalam memajukan wilayah itu. Gaya hidup masyarakat deiyai dalam mempertahankan hidupnya selalu bertalak dari perkebunan, pertanian, perikanan, dan perindustrian. Masyarakat lebih cepat berkembangan jika potensi yang dimiliki itu difasilitasi oleh pemerintah daerah Deiyai. “karenanya saya lebih serius mengembangkan potensi masyarakat yang sudah ditekuni sejak lama,”tandasnya.

Pada akhir acara Selain nama baptis, penjabat bupati Deiyai juga diberikan nama adat yakni, Drs. Blasius Gaai douby Pakage. Acara inisiasi tersebut dilakukan guna mengakui pemimpinnya mereka yang dalam pelayanan lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Sebelum Pengakuan sebagai anak adat para penari adat juga melakukan sejumlah inisiasi lain yang di sejumlah tempat.

== Giyai Chescho == Penulis adalah anak adat putra deiyai.

PENGUKUHAN ANAK ADAT: PELECEHAN KEHORMATAN BANGSA PAPUA

Oleh : Giyai Chess

Sejak diintegrasikan Papua ke dalam Indonesia orang Papua mengukuhkan seorang Pejabat luar Papua menjadi anak Adat Papua. Begitu murah dan terlalu murah menjual harga diri dan kehormatan bangsa Melanesia di Papua diberikan kepada orang lain dengan imbalan yang sangat tidak seimbang. Dari pengalaman tersebut beberapa pertanyaan timbul antara lain: Kapan orang Papua di Kukuhkan sebagai anak adat di daerah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Ambon, dan ditempat yang lain. Kapan orang Papua menjadi Bupati, Wakil Bupati, Gubernur, Anggota DPRD di Daerah lain. Menurut pendapat saya pengukuhan semacam itu adalah bentuk pelecehan, pelacuran, penjualan murahan yang dilakukan orang Papua tertentu. Orang Papua ini mendapat apa dari orang yang mereka berikan penghargaan sebagai anak adat? Orang Papua ini mudah ditipuh, mudah dirayu, untuk melepaskan sesuatu yang menjadi hak kesulungan mereka, hak waris mereka, hak kesulungan yang dititpkan nenek moyang mereka secara turun temurun. Orang Papua semacam ini adalah Esau-Esau Papua yang mengotori kehormatan bangsanya, bangsa Melanesia, di tanah Papua ini.

Orang Papua tidak pernah mendapat penghargaan serupa dari orang Melayu di Indonesia, katakanlah dari Sulawesi, Batak, Jawa, dll. Orang Papua pun hampir tidak ada yang menjadi pejabat Bupati/Walikota, Anggota DPRD di salah satu Kabupaten/Kota dan Provinsi di Luar Papua kecuali menjadi anggota DPD/DPRI di Jakarta mewakili daerah mereka. Memang untuk apa? Berdasarkan apa? Orang Papua harus mendapat penghargaan seperti yang dilakukan orang Papua, memang tidak ada kontrubusi apa-apa orang Papua terhadap daerah tertentu di Indonesia. Dan itu sangat logis dan wajar tetapi atas kontribusi Sumber Daya Alam kepada Negara, setidaknya atas nama Rakyat Papua Negara memberikan penganugeraan kepada Gubernur Provinsi Papua mewakili rakyat Papua atas sumbangan Sumber Daya Alam kepada Negara, ini pun belum pernah rakyat Papua dengar ataupun rasakan. Dan pengukuhan sebagai anak adat dari Gubernur, Bupati/Walikota orang asli Papua sebagai simbol pengakuan suku lain terhadap pemimpin orang asli Papua itu dapat diterima, dengan demikian kebersamaan antara orang Papua, dan pengakuan pemimpin sentral bagi Papua dan dapat diterima kepemimpinnya dari 250 suku di Tanah Papua dan suku lain yang mendiami negeri ini, hal itu layak diterima.

Saya berharap sudah cukuplah sandiwara yang terjadi di Papua ini harus diakhiri, dan juga rakyat Papua dengan pengalaman-pengalaman yang ada selama ini rakyat lebih kritis dan tanggap terhadap perubahan zaman yang sedang terjadi. Terutama tokoh Adat di tanah Papua. Dengan pengukuhan-pengukahan yang terjadi semacam ini kita melihat bahwa fungsi kontrol dewan adat masing-masing daerah di Papua belum berjalan maksimal. Karena itu dewan adat Papua harus menjadi kendali utama mempertahankan jati diri dan kehormatan bangsa melalui wadah dewan adat Papua.

Penulis: Anak adat di wilayah Pegunungan tengan papua (Deiyai)

PILKADA BUPATI DAN WALIKOTA DI PAPUA

Over Ambisius: Pemilihan Legislatif 2009
Menuju Pemilihan Bupati/Walikota
Definitif di Tanah Papua

Pemilihan Lengislatif di daerah Pemekaran Kabupaten Baru dan Kabupaten Induk di Tanah Papua sarat dengan kepentingan pemilihan Bupati Definitif di Kabupaten Pemekaran Baru dan kepentingan Bupati Difinitif di Kabupaten Induk. Ada yang bermain untuk kepentingan pemilihan Gubernur Papua 2011 dan ada yang bermain untuk pemilihan Bupati/Walikota lima tahun mendatang. Permainan Money politic ikut mewarnai pemilihan legislative lalu yang dilakukan oleh elit-elit politikus lokal. KPU yang merupakan lembaga idenpenden sebagai pelaksana pemiluh legislative juga dipermainkan oleh para politikus local. Kepala desa juga tidak tinggal diam mereka menjual suara rakyat bagaikan berjualan kebutuhan pokok di pasar atau penjulan kebutuhan lainnya di took-toko.

Dengan permainan ini maka yang terjadi adalah kepentingan para elit politik bukan kepentingan rakyat semata. Berarti rakyat menjadi tumbal kepentingan politik para elit, rakyat dibingungkan, sehingga mereka secara tidak sadar ikut menghancurkan masa depan hidup mereka, anak-anak mereka. Kalau anak rakyat tidak diangkat menjadi PNS jangan salahkan pemerintah tetapi renungkanlah kesalahan yang terjadi di masa lalu dan sadarlah lalu perbaiki masa depan agar menentukan pilihan yang tepat untuk memilih pemimpin legislative di tanah ini maupun untuk menjadi Bupati dan Gubernur difinitif di masa depan. Karena hanya 2-5 detik anda mencontreng/mencoplos dapat menentukan nasip pembangunan daerahmu selama 5 tahun. Dan kini putaran roda pemilihan Legislatif secara nasional sudah terjadi. Kini tinggal pelantikan anggota DPRD dengan meninggalkan sejumlah persoalan yang tidak terselesaikan oleh KPUD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Seluruh Indonesia.

Pemerintah ada oleh karena rakyat, lembaga pemerintah didirikan untuk mengatur rakyat sehingga sistem pemerintahan suatu Negara diatur dari sistem pemerintahan tertinggi (pusat) sampai dengan pemerintahan terendah (dengan otonomi antara pusat dan daerah yang diatur menurut UU) yang menyentuh langsung kepentingan rakyat. Kabupaten dihadirkan karena adanya wilayah yang terdiri dari Beberapa Distrik dan Beberapa Desa dan Kelurahan yang merupakan perangkat dari suatu pemerintahan di Kabupaten.

Kabupaten hadir juga melihat jumlah penduduk, sumber daya alam yang tersedia sehingga ketika calon legislative yang menjadi anggota DPRD setidaknya memperhatikan keseimbangan daerah/distrik sehingga keterwakilan dari rakyat suatu distrik harus ada, mengapa harus ada? Pertama karena suara telah memenuhi syarat, kedua karena keseimbangan daerah tadi. Namun kenyataannya hal ini tidak terjadi, mengapa demikian karena para elit terlalu over ambisius untuk maju Bupati definitive dari suatu kabupaten.

Over ambisius ini menciptakan suatu permusuhan yang sifatnya Laten yang mana dalam suatu situasi yang tidak diduga-duga dapat terjadi gejolak sosial yang bermuara kepada pelanggaran hak hidup seseorang. Over ambisius ini juga menciptakan permusuhan antara anak dan bapa, ibu dan anak, saudara sepupu dan lain-lain, hal ini juga karena terciptanya multi partai dalam pemilihan legislative periode pemilihan legislative 2009. Tatanan keluarga yang harmonis di kampung di tanah Papua ini dengan kehadiran Kabupaten pemekaran dan dengan berlangsungnya pemilihan legislative dapat menghancurkan nilai-nilai sosial budaya, nilai keakraban, keharmonisan keluarga dapat dihancurkan oleh sistem pemerintahan ini. Sehinggi sistem permerintahan terlindung dari atauran pemerintahan yang ada tetapi tatanan hidup keluarga hancur berantakan, mengapa hal ini terjadi menurut pendapat saya ada beberapa hal: pertama, Kabupaten hadir disuatu daerah sementara rakyat sebagian tidak siap menerima perubahan/dampak yang akan ditimbulkan oleh proses pembangunan yang akan berlangsung, kedua, rakyat sebagian tidak memahami demokrasi ala Indonesia, ketiga, kurangnya sosialisasi tentang aturan-autaran pelaksanaan pemilihan legislative. Keempat para elit dari daerah itu over ambisius untuk merahi kursi Bupati dan Wakil Bupati. Lalu hal ini siapa yang dapat mengatasinya? Gereja harus memainkan peran aktif untuk membangun kembali kehancuran yang ditimbulkan oleh dapak pemilihan legislative, kedua pemerintahan daerah bertanggungjawab membangun pemahaman berdemokrasi ala Indonesia. Sehingga ke depan rakyat benar-benar menjadi wasit dan penentu dari proses demokratisasi ala Indonesia yang dilaksanakan seluruh Indonesia. Semoga.

Penulis Pares L.Wenda, SE adalah Staf Pada Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua.

KEMISKINAN DAN OTSUS PAPUA

Oleh: Giyai Chess

Sejak zaman Orde Baru hingga reformasi yang sekarang sudah berjalan delapan tahun lebih, daerah kaya sumber daya alam (SDA) tetap belum identik dengan daerah yang masyarakatnya maju. Daerah-daerah yang tergolong kaya, Papua, masih dihadang berbagai masalah keterbelakangan sosial-ekonomi dan kemandekan pembangunan lainnya. Secara makro, masalah tersebut terefleksi pada tingkat kemiskinan di daerah-daerah tersebut yang tergolong tinggi dan tingkat perputaran uang yang rendah.

Asumsi yang tergambarkan di atas amatlah tepat jika merujuk apa yang di miliki oleh Papua dengan kekayaaan sumber daya alamnya yang melimpah ternyata tak cukup mempengaruhi kehidupan ekonomi masyarakatnya. Sebagai contoh, mama-mama di pasar seluruh tanah Papua yang kita jumpai berjualan di trotoar –trotoar sepanjang jalan raya, dipinggir pasar. Mereka tidak peduli dengan hujan dan panas teriknya matahari. Apa yang di kisahkan di atas adalah salah satu! contoh untuk menunjukkan bahwa kesejahteraan ekonomi orang Papua masih jauh dari harapan dan kenyataan.

Jika di katakan bahwa salah satu faktor terjadinya proses kemiskinan di Papua yakni soal lemahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) orang Papua tidak sepenuhnya benar adanya karena kemiskinan juga bisa disebabkan adanya kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Belum lagi hadirnya perusahaan multi nasional Cooperation (MNC) semisal Freeport dan British Proteleum (BP) di Papua seharusnya memberikan manfaat yang besar bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar areal perusahaan serta sekaligus mendatangkan devisa atau pendapatan daerah.

Pentingnya indikator kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan dalam mengukur kemajuan pembangunan, dengan menekankan pentingnya pembangunan manusia dan kesejahteraan masyarakat. Sebab pembangunan belum bisa dikatakan berhasil bila salah satu atau dua dari tiga kondisi, yakni kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan menjadi lebih buruk, meskipun pendapatan perkapita melambung tinggi.

Apa yang diberikan Jakarta melalui UU Otsus tidak sesuai dengan apa yang terjadi di Papua, sebagai salah satu Provinsi dengan pendapatan tertinggi di Indonesia yakni 11 juta rupiah terutama dari industri yang terkait dengan sumber daya alam, namun keberhasilan ekonomi tersebut tidak dinikmati oleh masyarakat Papua, Laporan BPS (2006) menyebutkan bahwa penduduk miskin di Papua sebesar 47,99%, Jadi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Papua yang hanya berkisar 2,4 Juta jiwa, maka bisa dikatakan bahwa hampir setengah dari penduduk Provinsi Papua! masih dalam kategori miskin. Belum lagi dengan laporan pembagunan manusia Indonesia (2004) yang menyebutkan bahwa provinsi papua merupakan provinsi termiskin tertinggi di Indoensia di mana 41,8% penduduk Papua berpenghasilan kurang dari 1 Dollar AS per hari.

Di sisi lain kebijakan pemerintah pusat untuk mengatasi persoalan kesejahteraan masyarakat Papua yakni dengan mengeluarkan kebijakan Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) Papua yang diundangkan sejak tahun 2001. Undang-undang ini bertujuan untuk mendorong percepatan proses pembangunan daerah, termasuk memberi perhatian pokok pada upaya peningkatan kesejahteraan penduduk asli Papua ternyata belum memberikan hasil yang signifikan bagi kesejahteraan orang asli Papua. Pengunaan dana Otsus yang sebesar 10 triliun rupiah (2002-2006) lebih banyak terserap pada level birokrasi yakni sebesar 95% dan hanya sebesar 5% terserap untuk masyarakat kampung. Kalaupun ada perubahan tersebut hanya sebatas perubahan simbolik semisal DPR berubah menjadi DPRP, telah terbentuk MRP. Sedangkan pa da tataran masyarakat kecil, mereka selalu mengungkapkan sejak Otsus ada maka yang banyak kita jumpai di Papua “bar, bir, bor “atau “ kandang kijang dan kandang kuda”

Data yang terpaparkan di atas merupakan data yang dikeluarkan pada saat implementasi Otsus telah berjalan. Pertanyaannya, mengapa setelah di undangkannya UU Otsus Papua ternyata belum menunjukkan perubahan yang berarti terutama pemenuhan kesejahteraan ekonomi orang asli Papua? Jawabannya, terletak sejauh mana konsistensi pemerintah pusat dan daerah menjalankan secara sungguh–sungguh implementasi Otsus. Pemerintah pusat seharusnya melakukan langkah-langkah strategis semisal memberikan supervisi dan pengawasan terhadap institusi pelaksana Otsus (MRP, DPRP, Gubernur) terutama yang terkait dengan aliran dana Otsus Papua atau dana lainnya, di satu sisi institusi pelaksana Otsus (MRP, DPRP, Gubernur) juga selayaknya menargetkan secara jelas ke-empat prioritas pembangunan dalam kerangka Otsus yaitu kesehatan, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.

Sejauh ini Gubernur Bas Suebu telah melakukan beberapa langkah perubahan yakni: melakukan perombakan penyesuaian APBD di mana alokasi dana untuk Kampung tahun 2006 sebesar 100 juta rupiah/kampung. Sedangkan untuk tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 200 juta rupiah/kampung dengan alokasi anggaran APBD tahun 2007 yaitu 45% untuk program percepatan pembangunan pada tingkat kampung, kemudian melakukan reformasi birokrasi lokal dengan menitik beratkan pada tingkat kegiatan pemerintahan di tingkat Distrik.

Meskipun agenda perubahan perbaikan ekonomi di tingkat masyarakat kampung telah dilakukan oleh Gubernur Bas Suebu saat ini, namun perlu ada proses monitoring dana yang telah di gulirkan ke kampung-kampung, proses monitoring ini bertujuan untuk memastikan bahwa dana tersebut sampai pada kelompok sasaran, kemudian seperti apa mekanisme serta penggunaan dana ! tersebut.

Slogan kampanye yang di dengung-dengungkan oleh Gubernur Bas Suebu “Kaka Bas pulang kampung” dan “ Siapa lagi bukan kitoran dan kapan lagi bukan sekarang  Kak Bram” semoga bukan  hanya isapan jempol atau retorika politik semata. Semoga menjadi kenyataan!

Freeport dan Kekerasan di Papua Terus Terjadi

Ribuan lahan hektar itu adalah Grasberg. Orang Amungme di Timika menyebutnya, Gunung Tenogome. Lahan ini sekitar 40 tahun lalu menjadi sangat berarti untuk penambangan tembaga yang bernilai triliunan rupiah dikemudian hari. Tambang itu berawal dari sebuah lokasi yang sangat kecil. Inilah inspirasi terbesar setelah demam emas di Sungai Laloki. Sekitar 10 mil dari Port Moresby di Papua New Guinea (PNG) pada 1878. Laloki telah menjadi magnet bagi tim ekspedisi dunia untuk mencari sumber emas lain. Akhirnya mereka mendapatinya di Papua. Inspirasi ini juga yang membuat pemerintah Belanda pertama kali memberikan ijin ekspedisi pada Forbes Wilson dan  Mozes Kilangin Tenbak untuk mengambil batu-batuan di Ertsberg. Batuan yang ternyata telah mengantar Amerika menghasilkan triliunan rupiah pertahun dan menghilangkan nilai yang sama untuk pemerintah Indonesia. Dalam operasinya, Freeport bisa memperoleh keuntungan bersih mencapai Rp 1,27 triliun. Setahun setelahnya, 2003, nilainya bahkan naik hingga Rp 1,62 triliun. Lonjakan itu bertambah pada 2004 menjadi Rp 9,34 triliun.

Awalnya dari ekspedisi itu,  sebelum diketahui oleh pemerintah Indonesia jika nantinya akan disia-siakan, bersama Freeport Internasional, pemerintah meneken negosiasi yang menakjubkan. Namanya Kontrak Karya Pertama. Tahun 1967. Diluar dugaan, orang Papua menganggapnya aneh karena status wilayah masih belum jelas. Yang mencengangkan kemudian adalah, sebelum Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) dilaksanakan pada 1969 atau dua tahun sebelum Free of Choice, kontrak telah diteken.

Sejak saat itulah hingga saat ini Kekerasan di Freeport Timika Papua tak kunjung henti sampai-sampai Managemen PT Freeport memutuskan untuk sementara menutup akses jalan menuju lokasi tersebut hingga batas waktu yang tidak ditentukan.

Juru Bicara PT Freeport Indonesia Mindo Pangaribuan mengatakan, penutupan dilakukan sebagai upaya menghindari jatuhnya korban, pasca penembakan terhadap karyawan.

"Untuk memastikan keselamatan karyawan kami dan keluarganya, kami menutup operasional jalan menuju lokasi tambang sampai waktu yang belum ditentukan," ujar Mindo kepada  wartawan (26/8) saat dimintai keterangannya di Mile 68 Tembagapura.

Menurut dia, akses jalan yang ditutup untuk sementara hingga situasi dianggap normal kembali adalah, jalan antara MP-38 ke MP 66 Tembagapura, dimana, lokasi disepanjang itu dianggap rawan dan selama ini menjadi tempat terjadinya penembakan.

"Perusahaan kami sangat peduli dengan keselamatan karyawan, jadi lebih baik akses ditutup dulu, sampai benar-benar kondusif," tuturnya.

Menurut Mindo, puncak penutupan akses jalan tersebut adalah  terjadinya penembakan Pada tanggal 22 Agustus 2009 pukul 16:25 disekitar MP-40  waktu setempat, terhadap iring-iringan truk Freeport yang mengangkut logistic ke lokasi Tambang. "Perisitiwa itu memang tidak memakan korban, tapi kami lebih baik mneghindarinya," ujar Mindo.

Persekutuan Gereja-geraja di Papua melakukan investigasi terhadap kasus-kasus kekerasan di tanah Papua, khususnya di Freeport. Hasil investigasi akan segera dikeluarkan, dan hasilnya akan dijadikan sebagai acuan bagi aparat penegak hukum.

"Gereja juga saat ini melakukan investigasi terkait aksi kekerasan di Freeport, dan saat ini sedang menunggu hasilnya," ujar Lipyus Biniluk STh Ketua Persekutuan Gereja-gereja di Tanah Papua, Jayapura.

Tidak hanya itu, Persekutuan Gereja-gereja di tanah Papua, hari ini, Selasa 28 Juli 2009, juga mengeluarkan seruan moral dan keprihatinan yang mendalam kepada semua pihak yang berkepentingan, untuk menghentikan segala bentuk kekerasan di Papua.

Mereka meminta aparat keamanan segera menghentikan intimidasi, teror dan kekerasan yang terus terjadi di Timika Papua, dan terakhir di PT Freeport.

"Segera hentikan intimidasi, terror dan penangkapan yang sedang terjadi atas warga sipil yang tidak bersalah dan stop kekerasan terhadap masyarakat asli Papua di Timika," ujarnya.

Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Laksamana Madya Y. Didik  Heru Purnomo mengatakan, isu yang dihadapi Indonesia sudah semakin kompleks dan mengancam keutuhan wilayah NKRI.

Ancaman nyata tersebut bersifat nasional maupun transnasional yang cenderung meningkat dan berimplikasi pada strategi, doktrin dan penggunaan kekuatan TNI.

Dari perkiraan ancaman yang mungkin timbul tersebut dapat diantisipasi dengan melaksanakan pengamanan wilayah darat, laut, dan udara yuridiksi nasional serta mengantisipasi perkembangan situasi di wilayah perbatasan darat antara Indonesia dan Papua Nugini.

TNI memiliki tugas pokok mempertahankan kedaulatan negara dan menjaga keutuhan NKRI memiliki  unsur-unsur yaitu Kodam yang merupakan Kotamaops TNI bertugas menyelenggarakan operasi pertahanan di wilayah tanggungjawabnya masing-masing.

"Kodam diharapkan memiliki kemampuan dan kesiapsiagaan yang mampu menghadapi kontijensi dalam rangka mendukung tugas pokok TNI," kata Laksamana Madya TNI Y. Didik  Heru Purnomo, Selasa 24 Agustus 2009.

==CHESCHO GIYAI== Penulis adalah seorang pemuda papua yang hanya ingin mengatahui manfaat keberadaan OTSUS bagi masyarakat dan tanah papua.

TIBAR DALAM SEPEKAN

Frans Ing. Bobii

Ka Distrik Tigi Barat (Kab. Deiyai - Papua)

 

Membangun Bersama Rakyat Berlandaskan, Agama, Alam, Adat & Pemerintah

Sebulan Bangun Hubunngan Dengan Masyarakat

DEIYAI- Kepala Distrik Tigi Barat Frans IGN Bobii sebulan terakhir ini melakukan pendekatan dengan berbagai lapisan masyarakat  dengan warga 12  Kampung di wilayahnya. Hal itu ditempuh dengan tujuan memberikan kesadaran akan pentingnya pembangunan. Salah satu adalah membangun hubungan dengan pimpinan agama Katolik, Pastor Paroki Diyai Amandus Pahik,  Pr.

” Para petugas agama sebagai mitra pemerintah, karena itu saya minta dukungan dalam membangunan  Distrik Tigi Barat,”paparnya ketika bertatap muka Sabtu Pekan kemarin di pastoran Diyai.

Menurut Frans, membangun membutuhkan keterlibatan semua pihak berdasarkan profesinya masing-masing.  Jika semua komponen yang berbeda profesi itu   berjuang membangun maka  wajah suatu daerah akan muncul  dipermukaan. Upaya akan membangun sesungguhnya adalah memberikan sumbangsi pemikiran dan karya nyata dalam mewujudkan perubahan. “karena itu Umat Katolik harus bersatu memberikan dukungan kepada pemerintah setempat,”harapnya.

Sementara itu Pastor Paroki berpandangan bahwa, gereja sesungguhnya adalah mitra pemerintah yang dilupakan selama ini. Dalam gereja itu satu kesatuan manusia yang kini menantikan suatu perhatian dalam merubah. Namun kenyataanya kini tidak terkesan melupakan.” Hal itu bukan persoalan bagi gereja dalam menapaki kondisi perubahan yang kini menimpa umat katolik, akan tetapi gereja terus berupaya mengembalikan umat pada posisinya,”ungkapnyaketika itu.

Kata Pater  yang menekuni bidang pendidikan itu mengutarakan, untuk membangun umat tidak bisa hanya oleh pemerintah ataupun pihak gereja, akan tetapi memerlukan tali persaudaraan antar kedua lembaga itu. Agar memberikan pelayanan yang memampukan umat untuk menadah perubahan yang kini mengancam eksistensi umat itu,”urainya.

Umat GKIP Siap Mendukung Program Pemerintah Distrik

Ketua Klasis GKIP  Tigi Barat Yulianus Giyai meminta kepada Jemaatnya agar  ikut serta dalam dinamika pembangunan yang di galakkan pemerintah Kabupaten Deiyai lebih khusus lagi pemerintah Distrik.

 “Pemerintah yang terdekat dengan jemaat adalah Pemerintah Distrik. Seluruh persoalan yang dihadapi oleh masyarakat yang lebih memahami adalah pemerintah distrik,” ungkapnya menanggapi kehadiran Kepala Distrik Tigi Barat di Kediamannya di Onago pekan kemarin.

Penyaluran  Raskin Melalui  Gereja

DEIYAI- Pemerintah  Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai mempercayakan   dua denominasi gereja yang ada di wilayah Tigi Barat untuk menyalurkan beras miskin (raskin).  Gereja tidak sekedar menyalurkan beras raskin akan tetapi  agar menghidupkan ekonomi  masyarakat. Hal itu merupakan kesepakatan bersama semua komponen masyarakat di wilayah itu.” Selama ini dalam  penyaluran Beras Miskin tidak mengena sasaran, sebab sejumlah hal teknis  tidak diperhatikan,”ujarnya  kepada Media ini kemarin.

Menurut Frans   tujuan ini untuk menghidupkan ekonomi. Caranya oleh gereja membeli beras miskin dengan hal jual di perum Bulog  Dolog di Nabire sedang untuk menjual kepada masyarakat hanya naikkan 400 ratus perkilogram dari harga semua. Keuntungan dari per kilo diperuntukkan guna meningkatkan pembangunan gereja dalam segala aspek. “ bersama para kepala kampung, pemimpin agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh perempuan, dan kaulah muda sudah disepakati bahkan seluruh lapisan masyarakat  yang  berdomisili di 12 Kampung,”paparnya.

 Perkembangan jaman ia mengungkapkan, telah menuntut kita agar bersaing dengan   era perubahan. “pikiran ini merupakan program memang sudah lama di rancang agar dengan beras miskin ini masyarakat bisa berusaha untuk meningkatkan ekonomi mereka. Tidak hanya kepada gereja akan tetapi juga kepada kelompok  lain yang memiliki badan hokum semisalnya, kelompok usaha  lain  juga menjadi sasaran Raskin. Daripada  uang lari membeli beras dipusat kota misalnya di Waghete, Enarotali, dan juga di Nabire dengan harga yang mahal,”tuturnya. 

Saya menurutnya demi kepentingan rakyat harus  mencari akal agar mendorong masyarakat supaya  mereka menghidupkan diri dan sesame yang lain  melalui hasil usaha mereka.

 100 Juta Tidak Cukup Bangun  Kampung di Pelosok Pedalaman

DEIYAI-   12 kepala Kampung Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai menilai  dengan dana 100 juta yang terakomodir dalam program Turun Kampung ( Turkam)  yang dirangkum dengan program Nasional PNPM-Mandiri. Sebab  wilayah Distrik Tigi Barat sangat luas dengan tingkat kondisi wilayah yang sangat memperihatinkan. “ kabupaten lain `mendapat `dana lebih dari 100 juta sedangkan kami Kabupaten Paniai lama ( Deiyai, Intan Jaya) hanya mendapat 100 Juta saja,” ujar Marselus Badii Kepala Kampung Piyakedimi Distrik Tigi Barat Kabupaten Deiyai  dalam pertemuan  yang di gelar di aula distrik belum lama ini.

Sebaiknya kata Marselus dalam pembagian dana pemerintah kabupaten Paniai lama mesti memperhatikan. Sebab dana 100 juta itu kami pikir hanya dari Provinsi, sedangkan dana dari pusat maupun Kabupaten belum tersalur kepada masyarakat melalui program nasional itu. Hingga tahun kedua, menurutnya 12 kampung mendapatkan 100 juta saja.

Senada juga dilontarkan kepala Kampung Wagomani Ruben Waine apakah Pemerintah Kabupaten Paniai apatis terhadap program itu atau dengan sengajah dilakukan demikian ?.

seratus juta yang diperuntukkan bagi setiap kampung di Kabupaten  juga di Kabupaten Deiyai tidak cukup untuk membangun lima aspek yang terangkum dalam program Respek. Apa lagi pencairan  bertahap dua tahapan.  Oleh karena itu jika dana itu dicairkan untuk Kampung-kampung di wilayah Distrik Tigi Barat akan di perioritaskan hanya satu bidang saja dari lima bidang yang dicanangkan oleh pemerintah.

Nada harapan juga dilontarkannya, Program turun kampung dengan bantuan dana itu sangat memberikan peluang dalam membangun masyarakat yang selama  ini terkesan terbelakang oleh pembangunan. “Namun yang harus diperhatikan sekarang adalah perimbangan dalam pembagian dana itu,”urai Yeheskiel Kotouki kepala Kampung Diyai dalam pertemuan itu

Lebih jauh Kotouki menambahkan,  dana yang di berikan itu sangat menentu kepada masyarakat untuk memperbaiki dan membangun lima bidang itu (pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, infrastruktur, dan pemberdayaan perempuan), jika ada penambahan dana dari kabupaten sesuai amanat otonomi Khusus.  

Menanggapi harapan para kepala kampung itu, Kepala Distrik Tigi Barat Frans IGN  Bobii mengharapkan kepada pemerintah, untuk membagi dana mesti membedakan sebab hampir semua kampung berada di pelosok Papua dengan tingkat ekonomi yang tinggi. “Karena itu tidak boleh sama ratakan dengan  kampung-kampung yang ada di pedalaman  dengan kampung-kampung yang ada di  per-kotaan.

Pendidikan Memperihatinkan Mesti  Cari Format Baru

DEIYAI-  Untuk Memperbaiki kondisi pendidikan yang semakin merosot, diharapkan seluruh komponen bersatu untuk mencari formula baru guna membangkitkan kondisi pendidikan yang mulai pudar itu. Kemajuan jaman modernisasi ternyata  tidak memberikan suatu prubahan dalam dunia pendidikan akan tetapi yang terjadi adalah semakin memudarnya semangat juang dalam menghidupkannya. Hal itu terungkap dalam pertemuan bersama pemerintah distrik dengan para kepala sekolah, Dewan guru serta staf sekolah Dasar (SD) Se-distrik Tigi Barat yang digelar di Aula Distrik  Tigi Barat Senin Pekan ini.

Pengawas Tk SD Se-Distrik Tigi Barat Thadeus Douw, menjelaskan,  semakin memburuknya kondisi itu disebabkan oleh sejumlah factor yang terkesan tak akan terselesaikan dalam waktu singkat. Sebab kondisi itu diparah oleh kesadaran para guru yang semakin mundur dari tugas utama sebagai pengajar. Selain itu para guru kebanyakan pinda profesi  di berbagai profesi. Factor ekxternal dari pemerintah adalah apatisme para pejabat di teras instansi terkait ( Dinas Pendidikan dan pengajaran) yang kurang memberikan perhatian dalam kepengurusan nasib (kenaikan pangkat, jatah beras).

“ketidakberesan hal-hal ini  menyebabkan para pendidikan lari meninggalkan tempat tugas untuk mengurusinya diibukota Kabupaten,”papar Thadeus Douw dihadapan puluhan guru.

Sementara itu kepala Sekolah YPPK Yinidoba, Martinus Tekege, menilai di wilayah  Tigi Barat ada sekolah yang dibangun hanya dengan swadaya masyarakat. Sejak tahun 1960 SD YPPK Yinidoba didirikan oleh Yayasan Katolik bersama umat setempat akan tetapi hingga saat ini belum diperhatikan oleh pemerintah. Walaupun ada dana Bos akan tetapi dana itu terbagi habis dalam membiayai kesejahteraan sekolah dan anak-anak sekolah. Gedung yang ada hanya merupakan upaya umat Katolik stasi  Yinidoba.

Lukas Ukago guru SD YPPK Ayatei membanding pola pendidikan masa sekarang dan pendidikan masa lalu. Dirinya mengemukakan, dulu para guru melaksanakan tugas dengan penuh kesadaran sebab seluruh kebutuhan para guru dilayani dengan baik tanpa membedakan latar belakang oleh pemerintah.  Sebab itu pemerintah harus mengunakan sistim lama. Jika tidak maka harus mencari pola/formula baru dalam membangun kembali pendidikan yang semakin mundur itu. “saya tidak yakin jika pendidikan akan maju dengan kondisi yang sedang berjalan ini,  karena itu pemerintah harus mencari cara baru,” katanya seraya membayangkan  pendidikan masa lalu.

Senada juga dilontarkan kepala SD YPPK Ayatei Frans Bobii, mengemukakan, hamper semua SD yang ada di wilayah Tigi Barat mengalami kekurangan tenaga pendidikan. Setiap sekolah ada guru honor tetapi mereka kebanyakan  tamatan SMA/SMP/bahkan tamatan SD. “ hal ini sangat men jijitkan  jika hal itu terus terjadi di wilayah ini, masa depan anak-anak  tidak akan merubah dan akan berjalan di tempat,”ungkapnya.

Untuk menghidupkan pendidikan  Matias Douw kepala SD YPPK Diyai menuturkan, para honor yang ada ini pemerintah harus      mengkat mereka menjadi status PNS. Dan selanjutnya mereka harus mengikuti penyetaraan Diploma II.  Sependapat dengan Thomas Douw Guru SD Inpres Pudu, bahwa sebaiknya pemerintah  membangun tempat memproduk guru semisal KPG, PGSD kelas pararel ( kelas jauh) kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi dengan pemerintah Kabupaten Deiyai.

==Liputan Khusus oleh : CHESCHO GIYAI selama sepekan perjalanan dinas Bersama Ka. Distrik Tigi Barat, Kab. Deiyai - Papua==

PERNYATAAN SIKAP POLITIK RAKYAT BANGSA PAPUA BARAT

Syukur Bagi-Mu Tuhan

Allah Nenek Moyang Bangsa Papua Sunyi dan gelap mencekam bumiku Cenderawasih, dirawa-rawa sana terdengar berlumuran darah, dipesisir pantai sana penuh dengan tangisan air mata, dibalik gunung sana terdengar suara lapar dan haus, dilereng bukit sana terdengar suara menjerit penderitaan, dipenjara sana meratap dan mananti pertolongan. Siapakah yang akan menyelesaikan ini semuanya ?

Sejak wilayah Papua Barat di integrasikan ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 1969 secara sepihak melalui rekayasa (PEPERA 1969), wilayah Papua Barat telah didominasi oleh militer, kondisi ini menyebabkan status wilayah Papua Barat tetap dalam suhu politik yang rawan, proses kejahatan dan pelanggaran terhadap Hak Azasi Manusia (HAM) di Papua Barat berjalan secara sistematis, kapasitas militer sebagai agen tameng bagi kepentingan kaum pemodal (kapitalis) tidak segan-segan melakukan praktek-praktek pembiaraan bagi kekerasan dan konflik.

Kondisi ini semakin diperkuat dengan adanya sinyalemen yang mengindikatorkan keefektifan aparat dalam kolektifitas keseharian rakyat Papua Barat, terbukti dengan pembunuhan Tuan Jenderal Kelly Kwalik pada tanggal 16 Desember 2009 disebuah rumah gorong-gorong oleh Densus 88 Anti terror dan pembungkaman terhadap saluran demokrasi dengan tindakan langsung terhadap penangkapan dan pemenjarahaan aktifis kebenaran serta pemenjarahan Mahasiswa, penembakan warga sipil, pembentukan milisi-milisi merah-putih merupakan bukan solusi bagi penyelesaian persoalan dasar rakyat Papua Barat, malah semakin mensolidkan garis kekerasan dan pertumpahan darah di Tanah Papua.

Keterlibatan dan kemunafikan media turut berperan aktif membangun opini publik dalam bentuk propaganda yang mengarah pada konflik vertikal dan horizontal baik dikalangan sipil bangsa Papua Barat dan militer . Terkait dengan rentetan peristiwa akhir-akhir ini di wilayah Papua Barat terutama diareal PT.Freeport yang sampai sekarang belum terungkap dan dimana-mana saja yang terjadi, semakin membuka peluang bagi Pemerintah Indonesia rezim SBY-BOEDIONO dalam menggerakan kekuatan militer, menambah Kodam (Non-Organik) guna mengepung wilayah-wilayah basis rakyat sipil Papua Barat yang disinyalir sebagai sentral basis Organisasi Papua Merdeka (OPM), tindakan ini jelas akan membahayakan warga sipil yang tak berdosa.

Perlu untuk dapat dipahami, bentuk perlawanan yang didasari atas latar belakang sejarah politik, sosial, dan budaya yang berbeda merupakan kebutuhan dasar dari akar persoalan rakyat Papua Barat yang harus dijawab penguasa Jakarta tanpa harus keras kepala mempertahankan ideologi semua dengan terus-menerus melakukan praktek-praktek kekerasaan, kolaborasi dominasi kaum imigran yang cukup signifikan dalam memegang kendali ekonomi di Tanah Air Papua Barat, turut mencerminkan peradaban kehancuran bagi penciptaan tatanan kehidupan kemasyarakatan yang adil, dan sejahtera, kondisi ini diperparah lagi dengan adanya pemekaran-pemekaran wilayah provinsi, kabupaten dan distrik-distrik adalah ketidak beresan pemerintah dalam memajukan pembangunan di Papua Barat, konflik Papua Barat yang kini semakin berkepanjangan dan terus menerus tanpa ada solusi yang tepat merupakan bukti kegagalan pemerintah Indonesia rezim SBY-BOEDJONO dalam mentutaskan persoalan rakyat Papua Barat secara konsisten, menyeluruh dan bermartabat.

Dengan demikian kami rakyat bangsa Papua Barat menyatakan sikap :

1. GELAR Referendum Sebagai Solusi Penyelesaian Akar Persoalan Rakyat Papua Barat secara komprehensif dan bermartabat.

2. Negara Republik Indonesia bertanggungjawab atas pembunuhan almarhum Jenderal KELLY KWALIK dengan kilat dan terencana serta pelanggaran HAM Berat yang terjadi di Papua Barat.

3. Kami rakyat bangsa Papua Barat menolak dengan tegas Dialog Papua-Jakarta.

4. Rakyat Bangsa Papua meminta agar SEGERA TUTUP PT.Freeport Indonesia

5. TARIK Pasukan Militer organik dan Non-Organik serta Densus 88 Anti terror dari Papua Barat Secara Menyeluruh.

6. Apa bila Nagara Republik Indonesia tidak bertanggung jawab atas pembunuhan tuan Jenderal Kelly Kwalik maka kami rakyat bangsa Papua Barat menyerahkan pertanggungjawaban kepada Alam, tulang belulang, arwah nenek moyang, dan tanah Papua Barat.

Demikian pernyataan sikap Rakyat Bangsa Papua Barat

Bumi Mimika 01 Maret 2010

KOMITE NASIONAL PAPUA BARAT WILAYAH MIMIKA

ONE DAY FOR THE NATION PAPUA

History of the West Papuan people’s struggle has now reached the high level diplomacy in the spirit of nationalism was built by the people of West Papua nation within the country and was succeeded by diplomats abroad namely (Free West Papua Campaign) who gave birth to international media that will bring the struggle of West Papua National Liberation to the Council of the United Nations (UN) International is Parliamentarians for West Papua (IPWP) is a container assembly supporting countries of West Papuan independence struggle which has been developed and launched on October 15, 2008 in England. Then IPWP formed and launched the International Lawyars for West Papua (ILWP) is a container that was formed to gather international lawyers to support the Free Papua Movement which was established and launched on 3-5 April 2009 in Guyana, South America. With the main root of the problem that had been fought by a nation in West Papua is a 1969 PEPERA conducted in Papua, which in reality is not legally flawed in accordance with the truth.

Gratitude For you Lord God Nation Papua, because you know the tears and blood that still flows over the land. Prayer Children who want to free the country from the cruelty of capitalist countries, you begin to answer our problems with the media delivery and IPWP International ILWP. The longer start getting a good response from the support of countries around the world as countries in the European Union, Asia, America, Africa and the Pacific Islands who will discuss the issue in accordance with the demands of the Papuan People’s Nation is now being discussed in Brussels, Belgium .

At this happy moment of our Nation People of West Papua, Mimika District fully supports the activities carried out in IPWP Belgium Brussell nation’s aspirations to bring to the Free Papua Full or stand on his own country without discrimination, colonialism, capitalism and Genoside.

On this occasion we also convey to all civilians in Mimika, in Papua, and in Foreign Affairs, that:

1. We the People of West Papua Nations fully supports the launch and registration of International Parliamentarians for West Papua (IPWP) and International Lawyers for West Papua (ILWP) as a mediator foreign diplomacy in the world of legitimate aspirations of the International to bring to the Council of Free Papua Movement of the United Nations (UN) .

2. We the People of Papua Nations supports the launch and registration of the countries want incorporated in the International Lawyers for West Papua (ILWP) Bruzell regions of Europe in Belgium on this day January 27, 2010.

3. We the People of West Papua nation strongly condemns all forms of human rights violations committed over the land of Papua and the Indonesian nation immediately responsible for the death of the late Gen. Kelly Kwalik.

4. We the People of West Papua Nations asked the owner of 24 State of the shares of PT. Immediately revoked Freeport Indonesia PT. For PT Freeport Indonesia. Freeport Indonesia has given birth to all human rights violations and immediately Collapse PT. Freeport Indonesia.

5. We the People of the Nation asked the police chief of Papua New Guinea and the Papua Regional Commander immediately pull troops from Earth Mimika.

6. We the People of West Papua Nation hereby expressly requested by the World Security to immediately form a team to come uncover the perpetrators of the shooting area of PT. Freeport Indonesia, which until now was going on because Kelly Kwalik and the Papua People’s Nation is not the perpetrator.

Such action statement is made in the name of GOD the West Papua, West Papua National ancestors, as well as bones and the West Papuan People’s Nation.

Earth Mimika, January 27,2010

Romario Yatipai

Chairman Mimika Region

Tiga Buku-buku tentang Papua untuk menjadi Banned

Wednesday, 06 January, 2010 | 16:51 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Pemerintah masih menganggap perlu untuk melarang buku-buku yang dianggap berbahaya bagi persatuan bangsa. Buku-buku tertentu dapat membentuk kesadaran kolektif yang salah dan memicu bom waktu separatis Source
“Kami tidak ingin melihat Indonesia berpisah,” kata Kepala Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Departemen Hafid Abbas di kantornya kemarin.
Dia dianggap mengetahui bahwa separatis bersenjata perlawanan kesulitan sehingga mereka memilih untuk melakukan kampanye melalui publikasi.
Sebelum melarang penyalurannya, pemerintah akan menghasilkan publikasi yang sebanding.
Isu-isu separatis mendominasi 20 buku dievaluasi oleh Badan Penelitian.
Di antara buku-buku yang akan dilarang adalah The Adat World 2009 yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Internasional untuk Indigenous Affairs, disunting oleh Kathrin Wissendrof.
Buku itu diluncurkan di Markas PBB, New York, Amerika Serikat, pada Mei 2009.
Buku kedua, yang diterbitkan oleh Watch Papua dan Galang Press, Hak Asasi Masyarakat Adat: Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat, adalah yang ditulis oleh Sem Karoba. Diterjemahkan sem Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat.
Buku ketiga, diterbitkan oleh Galang Press, Jeritan Bangsa: Rakyat Papua Barat Mencari Keadilan (A Nation’s Plea: Rakyat Papua Barat Looking for Justice), ditulis oleh Sendius Wonda. Buku ini dianggap sebagai pemicu potensial untuk tindakan separatis.
Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Patra M. Zein mengatakan bahwa Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Departemen masih belum bisa memilih prioritas.
“Hal ini menunjukkan bahwa Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Departemen tidak dapat mengurutkan prioritas belum,” katanya di kantornya kemarin.
Alih-alih melarang buku, Departemen dapat memprioritaskan program-program lain.
BUNGA MANGGIASIH | Titis Setianingtyas